PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

30 Apr

APA ARTI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Untuk mendukung PKH, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian Sosial telah membentuk Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Infomasi Manajemen PKH berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan tersedia Pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial Pendamping PKH, yang direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi sosial masyarakat. Pada umumnya, para Pekerja Sosial pendamping PKH ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana, bahkan ada beberapa berkualifikasi sarjana strata 2. Tugas utama para Pekerja Sosial Pendamping PKH ini adalah untuk mendampingi RTSM pesertaPKH dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran RTSM. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price effect) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (insurance effect) dan mengubah perilaku (behaviour effect) keluarga miskin.PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.PKH sebenamya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini “bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM,
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM,
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, dan
d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM.

Program PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulaidengan uji coba di beberapa propinsi. Tujuan uji coba adalah untukmenguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, validasi data, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, pengaduan masyarakat. Pasca uji coba, PKH diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh provinsi setidaknya sampai dengan tahun 2015, sesuai komitmen pencapaian MDGs. Selama periode tersebut, target penerima (beneficiaries) akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencakup seluruh RSTM.

Peserta PKH yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 6 tahun. Untuk itu, setiap 3 tahun akan dievaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan. Apabila setelah resertifikasi 3 tahun peserta dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan, maka RTSM dikeluarkan sebagai penerima PKH (exit strategy). Namun jika sebelum 3 tahun menurut hasil verifikasi status kemiskinan oleh UPPKH Pusat bersama BPSditemukan bahwa RTSM sudahmeningkat

kesejahteraannya dan atau tidak lagi layak sebagai RTSM sesuai kriteria yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari kepesertaan PKH pada akhir tahun yang berjalan. Apabila setelah 6 tahun kondisi RTSM masih berada di bawah garis kemiskinan, maka untuk exit strategy PKH berkoordinasi dengan program terkait lainnya untuk rujukan (referral system), seperti antara lain ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pemberdayaan masyarakat.

Pada rencana awal pelaksanaan PKH telah disusun tahapan cakupan penerima termasuk pendanaannya yang dimulai sejaktahun 2007 hingga setidaknya 2015. Dalam proses perjalanan PKH hingga 2009 target tersebut belum dapat tercapai karena berbagai alasan antara lain tidak tersedianya data yang sesuai dengan kriteria, keterbatasan dana APBN. Dalam rangka memperluascakupan sasaran, pengembangan PKH tetap dilaksanakan khususnya pada perluasan kecamatan di provinsi yang telah melaksanakan PKH. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program.

2.2 SUBSTANSI / ISI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

2.2.1 Peran Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Program Keluarga Harapan
Program keluarga harapan bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH (yaitu ibu hamil, ibu nifas dan anak usia < 6 tahun) melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan mendukung pencapaian target program kesehatan. Di samping itu, PKH juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM).

Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.
a. Puskesmas
Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED).
b. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan satelit Puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.
c. Polindes dan Poskesdes
Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir; maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.
d. Posyandu
Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta penhyuluhan kesehatan.
e. Bidan Praktek
Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang melakukan praktek dirumah dapat dimanfaatkan oleh
peserta PKH khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawatdaruratan.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan
a. Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya dibiayai dari sumber program JPKMM/Askeskin di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin.
b. Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan
1). Menetapkan jadwal kunjungan
Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta PKH adalah sebagai berikut:
i. Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan peserta PKH kesehatan dari UPPKH Kecamatan (Pendamping). Dalam formulir jadwal kunjungan tersebut sudah tertulis nama anggota keluarga, jenis pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan, status pelayanan/pemeriksaan kesehatan, tanggal dan nama/tempat pelayanan kesehatan.

ii. Untuk mengisi status pemberian pelayanan kesehatan:
– Jika calon peserta PKH sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas tersebut, maka petugas puskesmas harus mencocokkan dengan register yang tersedia di Puskesmas (yaitu kohor ibu hamil, KMS, buku imunisasi, penimbangan, dll). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku register, petugas puskesmas mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada setiap anggota keluarga peserta PKH.
– Jika calon peserta PKH belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas (ini berarti register calon peserta tersebut tidak tersedia di puskesmas), maka petugas puskesmas harus menanyakan langsung kepada calon peserta PKH pada waktu acara pertemuan awal.
iii. Setelah klarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dilakukan, petugas puskesmas menetapkan tanggal dan nama sarana kesehatan/PPK yang harus dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga peserta PKH yang disyaratkan.
iv. Formulir kunjungan yang sudah terisi akan diambil langsung oleh pendamping PKH di puskesmas (paling telat 1 minggu sebelum acara pertemuan awal).

2). Menghadiri pertemuan awal
Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH. Dalam pertemuan ini, petugas puskesmas berkewajiban untuk:
i. Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dengan calon peserta PKH, khususnya bagi mereka yang datanya tidak tercatat dalam register.
ii. Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat PPK terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH.
3). Memberi Pelayanan Kesehatan
Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku.Penetapan persyaratan PKH kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, pemberi pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (seperti, Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan, dan lain-lain).

4). Memverifikasi Komitmen Peserta PKH
Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta PKH memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka peserta PKH akan menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prosedur verifikasi komitmen peserta adalah sebagai berikut:
• PPK akan menerima formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari PT POS (Form K).
• Petugas puskesmas (jika diperlukan) mengirim formulir verifikasi tersebut ke setiap PPK yang berada di bawah otoritas puskesmas, seperti Pustu, Polindes, Posyandu. Pengiriman formulir ke setiap PPK ini perlu dicocokan dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.
• Proses verifikasi yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah memeriksa formulir K tersebut dan mengisi bulatan pada nama anak dan atau ibu hamil yang tidak hadir sesuai jadwal kunjungan yang telah ditentukan.
• Formulir yang telah diperiksa / diverifikasi oleh petugas kesehatan tersebut selanjutnya diambil langsung) oleh petugas puskesmas. Petugas puskesmas selanjutnya merekap/mencatat anak dan atau ibu hamil yang tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.
• PT POS akan mengambil hasil catatan ketidakhadiran ini setiap 3 bulan sekali.

Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan (yaitu semua kewajiban PPK dalam PKH).

2.2.3 Peran Pemberi Pelayanan Pendidikan Program Keluarga Harapan
Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH terdiri dari :
a. Lembaga Pendidikan Formal
– Sekolah Dasar (SD)
– Madrasah Ibtidaiyah (MI)
– Sekolah Menengah Pertama (SMP)
– Madrasah Tsanawiyah (MTs)
– Pesantren Salafiyah
b. Lembaga Pendidikan Non Formal
– BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)
– SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
– PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Lembaga pendidikan tersebut di atas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah :
a. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan
Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan
b. Memberikan Pelayanan Pendidikan
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik

yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan.
c. Melakukan Verifikasi Koimtmen peserta PKH Pendidikan
Bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.Tingkat kehadiran peserta didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
Prosedur verifikasi adalah sebagai berikut:
• Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi PI (terlampir) dari PT POS.
• Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidikan melakukan absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas / kelompok belajar.
• Untuk keperluan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas/kelompok belajar selama satu bulan berjalan (tindak lanjut tahap dua diatas). Selanjutnya tenaga pendidik mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak hadir/tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu setidaknya 85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan

tatap muka yang berlaku setiap bulannya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi bulatan lingkaran dalam formulir verifikasi PI hanya bagi peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadirannya.
• Formilir verifikasi PI yang telah diisi / diperiksa oleh tenaga pendidik (sekolah SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, lembaga pendidikan non formal lainnya), dan diketahui oleh kepala sekolah, setiap 3 bulan akan diambil oleh petugas pos untuk diproses lebih lanjut.

Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga harus menjamin agar ketiga peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan optimal.

2.2.4 Besar Bantuan
Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per tahun
Bantuan tetap 200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:
Anak usia di bawah 6 tahun dan/ atau ibu hamil/menyusui 800.000
Anak usia SD/MI 400.000
Anak usia SMP/MTs 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM 600.000
Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000

Catatan:
 Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
 Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun.
 Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

2.3 SASARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Adapun kriteria atau ciri-ciri Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah sebagai berikut :

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per jiwa
b. Kepemilikan rumah : Tidak punya rumah, numpang atau kontrak
c. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/pleter
d. Jenis dinding bangunan tempat tinggal dari bambu/ kayu berkualitas rendah/tembok rusak 60 %
e. Tidak memilik fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain (MCK Umum)
f. Sumber air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai air hujan
g. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik/ tidak punya meter sendiri/ nyalur.
h. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
i. Frekuensi pembelian daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu per anggota keluarga.
j. Frekuensi makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari dan tidak memenuhi standar gizi untuk setiap anggota keluarga.
k. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga.
l. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, (biaya pengobatan dan biaya transportasi, serta kompensasi menunggu).
m. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan < 0.5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh, atau pekerjaan lainnyadengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
n. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga :tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD.

o. Tidak sanggup menyekolahkan anak sampai ke jenjang SMP (pendidikan dasar 9 tahun).
p. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Penerima bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH. Hal ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu unit sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).Bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

2.4 MEKANISME / KETENTUAN, KEWAJIBAN, DAN SANKSI
2.4.1 Mekanisme / Ketentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan
Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteriaBPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku PedomanPelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.

2.4.2 Kewajiban Penerima Program
Berkaitan dengan kesehatan, RTSM yang sudah ditetapkanmenjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Persyaratan dimaksud dapat dilihat dalamtabel berikut:
Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH
Kategori Persyaratan Kesehatan
Anak usia
0-6 tahun 1. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannyasebanyak 3 kali.
2. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio,Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutinsetiap bulan.
3. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimalsebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari danAgustus.
4. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahandan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutinsetiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/EarlyChildhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapatfasilitas PAUD.

Ibu hamil
dan ibu nifas 1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaankehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitusekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkansuplemen tablet Fe.
2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannyasetidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelahmelahirkan.

Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkanmemenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD / MI / SDLB / Salafiyah Ula/Paket A atau SMP / MTs / SMLB / Salafiyah Wustha / Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun/ pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/ pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak
tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Dalam rangkapelaksanaan remedial tersebut satuan pendidikan harus menyediakanprogram remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga. Kepesertaan RTSM dalam PKH diharapkan akan membawa perbaikan pendapatan rumah tangga dan kualitas anak-anak RTSM. Dengan tercapainya perbaikan tersebut, tidak selamanya peserta atau penerima bantuan PKH memperoleh bantuan. Untuk itu, dalam rancangan PKH disusun exit strategy yang dilakukan melalui resertifikasi.

Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagaipenerima bantuan. Resertifikasi dilakukan oleh UPPKH Pusat berkoordinasi dengan BPS, di mana pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, yaitu antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan anak-anak), kondisi tempat tinggal dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH. Proses resertifikasi diharapkan dilakukan setiap tiga tahun, selama kepesertaan suatu RTSM dalam PKH.Persoalan berkenaan dengan PKH di Indonesia selama ini, antara lain adalah
a. Berdasarkan data terakhir, RTSM peserta PKH masih merupakan persentase yang kecil dari jumlah RTSM yang tersebar di Indonesia. Artinya negara belum mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial secara optimal.
b. Validitas data kelayakan peserta PKH. Masyarakat sekitarmasih mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKHyang dinilai bukan RTSM, sementara pada saat yang bersamaanterdapat RTSM yang justru tidak masuk atau tidak terdata sebagaicalon peserta PKH. Artinya selain RTSM yang sudah terdata,masih banyak yang belum terdata, apalagi jika data RTSMditransformasikan menjadi data keluarga sangat miskin. Hal yangsama terjadi jika dilihat dari pendekatan kewilayahan. Masihbanyak daerah yang belum terjangkau program PKH. Situasi inimengindikasikan metode pendataan dan penentuan prioritassasaran belum tepat.

2.4.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran Komitmen
Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika

terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan:
– Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar;
– Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan
– Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil.

Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:
a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini.Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja asal mereka memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan TIDAK AKAN dimonitor oleh program.

2.5 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN SOLUSI PEMECAHANNYA
2.5.1 Permasalahan yang dihadapi
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan.PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak

mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini, pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, dapat diketahui dengan jelas apa tujuan dan manfaat dari adanya PKH tersebut, tetapi masih banyak juga terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu :
a. Belum meratanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh wilayah indonesia.
b. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan.
c. Belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang akurat dan belum online data penduduk Indonesia.
d. Gambaran masalah sosial di seluruh wilayah Indonesia belum akurat.
e. Belum merata / masih ada diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran APBN maupun APBD.
f. Program Keluarga Harapan (PKH) masih bersifat mencoba-coba yang bisa di anggap meniru program internasional yang di kenal dengan nama conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

g. Belum memadai / banyaknya sumber daya manusia baik yang di pusat maupun daerah yang mempunyai kemampuan merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program.
h. Belum ada / jelasnya Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah yang mendukung dan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH).

2.5.2 Solusi Pemecahan Masalah
Ada beberapa solusi / alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu :
a. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan berjiwa sosial sebagai tenaga pendampingProgram Keluarga Harapan (PKH).
b. Melakukan koordinasi yang lebih dalam dengan Kementerian-Kementerian ataupun Instansi-Instansi terkait agar di peroleh data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang akurat
c. Membuat sistem penginputan dan pelaporan data yang bisa dilakukan secara online agar informasi yang disampaikan dari kecamatan ke pusat dapat segera tersampaikan dengan baik dan lancar.
d. Membuat peta / gambaran masalah sosial baik skala nasional, provinsi, kabupaten / kota, maupun kecamatan agar dapat diketahui jumlah penyandang masalah sosial dan anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

e. Menyiapkan anggaran yang sesuai dan memprioritaskan terlebih dahulu daerah-daerah yang masih kurang memiliki akses ataupun sangat jauh dari tingkat kesejahteraan.
f. Menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program yang dipermanenkan sebagai program inti, bukan hanya sekedar program 5 tahunan ataupun program pada masa-masa pemerintahan tertentu.
g. Membuat Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Daerah yang menyebutkan ketentuan tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

About these ads

Satu Tanggapan to “PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”

  1. allennellakuraini April 30, 2013 at 12:09 pm #

    terimakasih, ini bisa menjadi referensi saya untuk program PKH

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: