Human Trafficking dan Kemiskinan

HUMAN TRAFFICKING DAN KEMISKINAN

Oleh: Nella Kurnia Anggrahini

 

Humman Trafficking atau Perdagangan manusia memang telah menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara berkembang termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi sebagai sebuah dampak negative dari adanya globalisasi. Trafiking atau perdagangan manusia adalah sebuah bentuk perbudakan modern dan segala transaksi jual beli terhadap manusia. Mulai dari seorang bayi yang masih belum bisa melakukan apa-apa sampai dengan orang dewasa pun bisa menjadi korban trafiking. Para pedagang selalu menggunakan banyak cara untuk menipu korbannya. Umumnya mereka banyak mengaku sebagai teman dan membuka lowongan kerja palsu. Laki-laki perempuan dan anak-anak dijual baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Akan tetapi, Korban Human Trafficking umumnya banyak menimpa anak-anak dan perempuan. Mereka banyak dijual sebagai pekerja seks, buruh kasar, dan sebagai pembantu dengan bayaran yang sangat kecil atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Mereka umumnya diperlakukan secara kasar, disiksa, diancam, dan dijerat hutang sebagaimana yang kita lihat di banyak kasus yang sering disiarkan oleh media-media.

Alasan mengapa korban trafficking lebih banyak menimpa perempuan dan anak-anak tak lain adalah berkaitan dengan beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama adalah berkaitan dengan faktor ekonomi dimana umumnya para korban berasal dari keluarga miskin dan berniatan untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan uang demi membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi niat baik mereka untuk membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban keluarga kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan oknum-oknum tersebut untuk membujuk mereka dengan mengiming-imingi pekerjaan dengan upah yang tinggi. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja, sehingga mereka lebih mudah tertarik oleh iming-iming pelaku untuk bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Selain itu karena rendahnya tingkat pendidikan menjadikan seseorang mudah untuk dibohongi oleh pelaku. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya trafiking dimana kurangnya perhatian mengenai trafiking dapat disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dan kurangnya informasi. Selain itu, pengetahuan yang terbatas mengenai motif-motif dari perdagangan manusia juga menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian mengenai trafiking.

Akibat yang ditimbulkan dari faktor penyabab diatas yakni berupa kerentanan masyarakat miskin terutama yang berpendidikan rendah terhadap kejahatan-kejahatan seperti trafiking. Trafiking tidak hanya merampas hak asasi tetapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma dan bahkan kematian. Trafiking sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain dapat berdampak pada kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi korban. Hal ini terbukti sebagaimana hasil penelitian yang saya lakukan beberapa waktu lalu mengenai Kondisi Kehidupan Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Hasil penelitian yang saya peroleh secara kualitatif tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami oleh eks pekerja migran bermasalah sosial umumnya merupakan permasalahan Trafficking. Mereka ada yang mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi fisik, serta gaji tidak dibayar. Sementara itu kondisi kehidupan mereka saat ini sangat terpengaruh dengan pengalaman yang tidak mengenakkan yang pernah dialaminya ketika menjadi pekerja migran di luar negeri sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Pada aspek fisik beberapa dari mereka ada yang mengalami kelumpuhan fisik serta bekas trauma fisik akibat eksploitasi dan kekerasan. Pada aspek psikologis umumnya mereka mengalami trauma hingga saat ini, serta ada pula yang mengalami depresi dan gangguan pada kejiwaannya. Sementara itu, pada aspek sosial merupakan pengaruh dari aspek psikologis yang terganggu menyebabkan mereka menutup diri dari lingkungan, menjadi sulit percaya terhadap orang lain, serta berpengaruh pula terhadap tindakan-tindakannya dalam memberikan pola asuh terhadap anak. Dan yang terakhir aspek kondisi ekonomi banyak menjadikan mereka terjerat oleh hutang serta kehilangan aset keluarga.

Berdasarkan analisis saya dengan menggunakan dimensi kemiskinan menurut David Cox bahwasanya permasalahan Human Traficking dan kemiskinan ini masuk pada dimensi kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi dan dimensi Kemiskinan Sosial. Globalisasi menjadikan arus pertukaran informasi menjadi sangat cepat dan memudahkan proses perdagangan barang atau jasa termasuk bentuk-bentuk kejahatan seperti Traficking. Sedangkan Kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi. Trafficking sebagai bentuk perbudakan modern menjadi bentuk nyata dari kemiskinan sosial yang banyak menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya untuk dieksploitasi secara ekonomi, dan hal ini merupakan bentuk dari diskriminasi gender.

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya human trafiking, seperti keterbatasan ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa teori kemiskinan yang mendasari terjadinya masalah ini adalah teori demokrasi sosial. Dalam Teori Demokrasi sosial disebutkan bahwa Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Berdasarkan analisis saya, masyarakat miskin menjadi tetap miskin lantaran tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan secara layak karena semakin tingginya biaya pendidikan. Kemudian pendidikan masyarakat menjadi rendah dan berpengaruh terhadap terbatasnya kesempatan kerja. Masyarakat miskin menjadi memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber-sumber yang ada karena sistem ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku tidak memberikan kesempatan kepada kaum miskin untuk memperoleh kesempatan mendapat pekerjaan yang layak. Sehingganya menjadikannya mudah terjerat dalam trafiking.

Lantas apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi permasalahan traffiking tersebut?

Menurut saya terdapat beberapa hal yang seharusnya kita lakukan untuk dapat mengambil langkah sebagai upaya mengatasi permasalahan trafficking baik langkah preventif ataupun rehabilitatif antara lain yaitu:

  1. Melakukan sosialisasi tentang trafficking kepada masyarakat

Baik pemerintah, akademisi, aktivis sosial, dan seluruh elemen masyarakat hendaknya melakukan sosialisasi secara lebih luas terutama bagi kelompok rentan terhadap kejahatan trafiking agar trafiking dapat dicegah dan dihentikan.

  1. Meningkatkan taraf pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat

Upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan ini umumnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun dan melalui bantuan dana-dana pendidikan gratis. Akan tetapi pada kenyataanya dilapangan, program bantuan pendidikan belum mampu mencover semua biaya pendidikan dan bagi sebagian kelompok miskin hal ini dirasa memberatkan ditambah kesadaran akan pentingnya pendidikan masih kurang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu lebih mengupayakan peningkatan taraf pendidikan tersebut.

  1. Membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan

Pemerintah perlu membekali masyarakat terutama masyarakat miskin dengan keterampilan-keterampilan kerja sehingga masyarakat mampu membekali dirinya untuk dapat membuka peluang usaha bagi dirinya sendiri. Selain dengan keterampilan mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu manajemen dalam usaha agar mereka dapat mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan berkomitmen untuk memajukan usahanya.

  1. Pemberian modal usaha

Pemerintah perlu memberikan modal usaha bagi masyarakat agar mampu melakukan usaha guna meningkatkan perekonomiannya sehingga tidak lagi harus bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang rentan dengan eksploitasi. Pemberian modal usaha dapat berupa pemberian modal dengan bentuk bantuan ataupun dalam bentuk pinjaman. Selain itu dapat diberikan secara berkelompok seperti KUBE ataupun secara individu. Namun, pemberian modal usaha ini harus dibarengi dengan kegiatan monitoring secara berkala untuk dapat memastikan bahwa apa yang telah pemerintah upayakan dapat terus berkelanjutan.

 

Salam Social Worker ^_^

Bandung, 27 Agustus 2016

Nella Kurnia Anggrahini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s